FIN UNUSIA
Uncategorized

Model Penelitian Hukum Islam

“See what mode can do for you” Ungkapan sederhana ini menggambarkan bahwa model sangat membantu pendekatan apa yang diterapkan untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan.

Model identik dengan bentuk data dan pendekatan analisis yang digunakan. Misalnya dalam penelitian ilmu sosial ada yang disebut model deskriptif dan ekplanatoris sehingga untuk membuktikan kebenaran hipotesis diperlukan data. Data itu dapat saja berupa semua populasi atau mungkin hanya sampelnya saja: Dus, sampel itu pun apakah diperoleh secara random atau purposive atau stratified, di mana hal itu bergantung keadaan yang diteliti. Setelah data dikoleksi lalu data dianalisis. Analisis dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif biasanya dilakukan dengan statistik, dan statistik pun ada yang bersifat parametrik dan non-parametrik. Hasilnya adalah diterima atau ditolaknya hipotesis tersebut. Jadi, dengan menggunakan model deskriptif atau eksplanatoris, peneliti sebelum melakukan penelitian sudah dapat mempertimbangkan dan menentukan; data apa yang diperlukan dan cara mengumpulkannya, serta bagaimana cara menganalisisnya.

Model penelitian secara garis besar dibagi 3 (tiga). Pertama, Model penelitian eksploratoris yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau mendapatkan ide-ide baru mengenai gejala itu, dengan maksud untuk merumuskan masalahnya secara lebih terinci atau untuk mengembangkan hipotesa. Dalam model ini masalah penelitian masih sangat terbuka dan belum ada hipotesis. Model penelitian eksploratoris seringkali diadakan berbentuk studi kasus atau studi komunitas yang kurang diketahui banyak orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terbuka dan langsung sehingga peneliti dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara mendalam. Data yang berhasil lalu diolah dan diinterpretasikan oleh peneliti. Dalam melakukan inperpretasi peneliti dapat memilih beberapa hipotesis yang ada hubungannya dengan masalah dan gejala penelitian.

Kedua, model penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Dapat juga untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala. Selain itu dapat juga untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejalan lain dalam masyarakat. Dalam model penelitian deskriptif mungkin sudah ada hipotesis-hipotesis dan mungkin pula belum ada hipotesis; tergantung dari sedikit-banyaknya pengetahuan tentang masalah yang diteliti. Hanya saja umumnya masalah penelitian sudah terang, dan tugas terpenting peneliti adalah menegaskan dari konsep-konsep yang relevan. Langkah selanjutnya peneliti menentukan apakah menggunakan data kualitatif atau data kuantitatif? Observasi, wawancara, atau survey? Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diukur atau dianalisis menggunakan hepotesis yang sudah ada sebelumnya.

Ketiga, model penelitian eksplanatoris yang bertujuan menguji hipotesa-hipotesa tentang adanya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini dengan sendirinya sudah ada hipotesis, sehingga peneliti hanya melakukan eksperimen seperti penelitian dalam laboratorium ilmu eksakta. Akan tetapi mengingat data ilmu sosial berbentuk peristiwa-peristiwa yang tak dapat diulang-ulang alias terjadi hanya sekali, maka model penelitian eksplanatoris tak mungkin berbentuk eksperimen “murni”. Dalam hal seperti ini, peneliti dapat melakukan “perbandingan sistematis” atau “manipulasi sistematis”. Berbekal hipotesis yang sudah ada peneliti mengkomparasikan antara data berupa gejala sosial yang satu dengan gejala sosial yang lain. Data penelitian dapat diperoleh dari seluruh populasi –jika kecil; atau sampling –jika besar. Kekuatan model penelitian ini adalah bahwa peneliti “berkuasa” memperoleh ketepatan dalam pengukuran variable-variabel yang diteliti. Akan tetapi sebaliknya ada kelemahannya, bahwa sampai di manakah hasil penelitian itu berlaku? Bagi seorang peneliti sangat sukar untuk menyatakan bahwa hasil penelitian tentang kelompok-kelompok kecil itu berlaku di luar lingkungan kelompok-kelompok tersebut. Hal ini dikarenakan dalam model penelitian eksplanatoris, “keadaan” merupakan sesuatu yang dibuat dan bukan yang sewajarnya (Selitez et.al., 1962: 50-53; Hyman, 1960: 66; Koentjaraningrat, 1994: 30-34).

Jika tiga model penelitian itu diterapkan dalam penelitian hukum maka akan “mengecilkan” prespektif hukum itu sendiri. Hal ini dikarenkan secara garis besar model penelitian tersebut memiliki karakter “menjelaskan adanya gejala tertentu yang disebabkan faktor tertentu” yang dimulai dari satu hipotesis. Di dalam hipotesis itulah ditetapkan adanya variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah “faktor penyebab” yang menyebabkan terjadinya gejala yang merupakan variabel terikat. Sedangkan penelitian hukum tidak perlu dimulai hipotesis untuk menguji kebenaran tentang ada tidaknya suatu gejala dan fakta yang disebabkan oleh suatu factor tertentu. Dengan demikian istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak diperlukan di dalam penelitian hukum; sekalipun bersifat hukum terapan (applied research).

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah hukum. Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, keduanya sarjana Belgia yang menganut pandangan hukum kontinental, bahwa sekalipun penelitian hukum bersifat eksplanatoris akan tetapi penelitian hukum memiliki karakter tersendiri karena tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai gejala hukum tertentu.

Lebih lugas lagi adalah paparan Terry Hutchinson tentang “The Australian Standard Research Classification” (ASRC) yang menjelaskan tipe-tipe riset model ilmuwan Australia pada umumnya dengan model riset hukum di negeri Kanguru itu. Ada 4 (empat) model riset di Australia, yaitu: (1) Pure Basic Research. (2) Strategic Basic Research, (3) Applied Research, dan (4) Experimental Development. Hanya saja menurut Hutchinson, klasifikasi itu terlalu rumit diterapkan dalam penelitian hukum. Hutchinson menempatkan penelitian hukum di dalam kategori applied research, namun dengan memberikan catatan khusus bahwa penelitian hukum sebagai applied research dibedakan menjadi 4 (empat) model, yaitu:

(a) Doctrinal Research:  Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particural legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and perhaps, predicis future development.

(b) Reform-Oriented Research: Research which intensively evaluates the adequacy of exitibf rules and wich recommends changes to any rules found wanting.

(c) Theoretical Research: Research which fosters a more complete understanding of the conceptual bases of legal principles and of combined effects of a range of rules and procedures that touch on a particural area of activity.

(d) Fundamental Research: Research designed to secure a deeper understanding of law as a social phenomenon, including research on the historical, philosophical, linguistic, economic, social or political implication.

Dari empat model penelitian hukum ini tidak jumpai dikotomi penelitian hukum: antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis; pun tidak ada kategorisasi: penelitian law in book dan penelitian law in act (empiris), sebagaimana yang biasa dijumpai di Indonesia selama ini. Hal ini karena penelitian hukum adalah penelitian perspektif. Adapun yang selama ini dianggap sebagai studi efektivitas hukum, sosiolegal, dan lain-lain, hakekatnya adalah studi model fundamental research, yaitu meneliti hukum sebagai fenomena dan gejala sosial secara korelasional dengan pendekatan sejarah, psikologi, linguistic, sosial dan politik.

Jika di Australia ASRC menetapkan 4 model penelitian hukum, seperti di atas, maka berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada, penelitian hukum Islam di Indonesia dibedakan menjadi 6 (enam) model :

Pertama, model studi relasional yang menitikberatkan hubungan antar gejala kontinum yang diyakini sebagai das sein maupun das sollen. Sebagai contoh penelitian Daniel S. Lev tentang Islamic Court in Indonesia. Kalau dicermati, sekalipun penelitiannya menyebut penelitiannya berbasis politik akan tetapi pendekatan sesungguhnya bersifat korelasional mencakup beberapa unsure yang berhubungan, yaitu: (1) landasan konstitusional, (2) perubahan masyarakat, (3) politik hukum, (4) kesinambungan peradilan Islam, (5) interaksi antar elite, dan (5) pranata hukum Islam di masanya. Jadi, sekalipun memakai model korelasional akan tetapi bukan dalam pengertian korelasional yang dipakai dalam penelitian kuantitatif.

Kedua, model studi hukum kritis (critical legal studies) yang disebut Roberto M. Unger (1975) sebagai “in-ability to arrive at a coherent understading of the relations between rules and values in social life”. Studi hukum kritis dikonstruksikan melalui teori bahwa proses-proses hukum bukanlah bekerja di ruang yang hampa melainkan bekerja dalam realitas yang tidak netral dan nilai yang ada di belakangnya adalah subyektif. Teori ini merupakan lawan teori pemisahan hukum dan politik (lawpolitics distinction), sebagaimana diwakili pandangan Ronald Dworkin (1985); “law is based on objective decisions of principle, while polincs  depends on subjective decision of policy”. Inilah jantung teori yang ditolak studi hukum kritis sebab tak mungkin proses-proses hukum dan jurisprudensi berlangsung dalam konteks bebas dan netral dari pengaruh-pengaruh moral, agama, dan pluralism politik. Pada intinya studi hukum kritis tidak memusatkan pengkajian pada segi-segi doctrinal dan asas-asas hukum semata dan mengisolasi hukum dari konteksnya sebab hukum bukanlah sesuatu yang terjadi secara alamiah, melainkan direkonstruksi secara sosial.

Penelitian hukum Islam dengan menggunakan model pendekatan studi hukum kritis contohnya: Masdar F. Mas’udi (1997), Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan; Ratno Lukito (1998), Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia. Sepintas penelitian hukum ini tampak menggunakan pendekatan filsafat, sosiologi, sejarah dan ilmu sosial lain, akan tetapi studi mereka ini mengkritisi sistem nilai dan prilaku hukum serta politik yang mempengaruhi terjadinya diskriminasi gender, ras, penindasan, penjajahan dan seterusnya. Studi hukum kritis boleh dibilang merasuki filsafat, sosiologi, sejarah dan ilmu sosial lain akan tetapi bukan berarti studi hukum kritis merupakan hybrid dari ilmu-ilmu sosial tersebut.

Ketiga, model studi sistemik. Pengkajian ini dititikberatkan pada pandangan bahwa pranata hukum Islam Indonesia merupakan suatu kesatuan terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Dalam pengkajian sistemik dapat dilakukan dengan dua pendekatan hukum, masing-masing hukum normative dan hukum sosiologis. Dalam pendekatan normative, hukum Islam dideduksikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Model ini diterapkan dengan cara menafsirkan hukum dalam peraturan perundang-undangan (sistematis, ekstensif, gramatikal, analogis, teologis-filosofis, sosiologis dan politis). Misalnya, Cik Hasan Basri, dkk (1999), Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional; penelitian Kelompok Kerja Perarusutamaan Jender Departemen Agama RI berjudul Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (2004); Ahmad Mujahidin (2010), Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. Adapun pengkajian sistemik dengan pendekatan hukum sosiologis diarahkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan aspek-aspek dinamika pranata hukum Islam secara empiric. Misalnya penelitian Huhammad Hisyam (2001), Caught Between Three Fires: The Javanese Pangulu Under The Dutch Colonial Administration 1882-1942; Cik Hasan Basri (1997), Peradilan Agama dalam Tatanan Masyarakat Indonesia.

Keempat, model studi aspektual yang dititikberatkan pada salah satu atau bagian dari unsure terkecil dalam pranata hukum Islam. Kerangka berpikir, pendekatan, dan metode penelitian yang diterapkan sama dengan model pengkajian sistemik. Perbedaannya hanya dalam ruang lingkup pengkajiannya, yang lebih terbatas dan lebih sempit tetapi memungkinkan pengkajian yang lebih spesifik dan mendalam. Misalnya penelitian pelayanan Peradilan Agama bagi kelompok masyarakat tidak mampu yang dilakukan Lowy Institute for International Policy (2010), Courting Reform: Indonesia’s Islamic Courts and Justice for the Poor; J. Andi Hartanto, Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (2018), dan lain-lain.

Kelima, model studi komparasi dititikberatkan pada unsure persamaan, perbedaan, dan hubungan antar pranata hukum Islam baik di berbagai kawasan Indonesia maupun di kawasan negara Islam, negeri muslim, negeri non-muslim di dunia. Di samping itu dapat dilakukan pengkajian aspek-aspek dinamikanya yang berhubungan dengan perobahan masyarakat secara makro. Misalnya, Khoirudin Nasution (2009), Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim.

Keenam, model studi analisis jurisprudensi dan the science of law yang menitikberatkan pendetan penelitian dengan ilmu hukum murni. Pendekatan ini dikemukan Robert L. Hayman (1994: 5) yang mengartikan jurisprudensi sebagai segala sesuatu yang bersifat teoritis tentang hukum. Penelitian ini dapat disebut penelitian terapan apabila dititikberatkan pada pembahasan isi keputusan peradilan; –baik putusan (vonnis) maupun penetapan (beschiking) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Termasuk model penelitian ini adalah membuat temuan hukum dan pandangan hukum terhadap fatwa yang berasal dari pranata hukum formal dan in-formal –semisal Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional (DSN), serta dokumen kontrak/perjanjian.

Related posts

Moderasi Beragama: Antara Negara dan Masyarakat Sipil

Dr. Ahmad Suaedy MA. Hum.

Hello world!

admin