FIN UNUSIA
Uncategorized

Agama dan Kebudayaan dalam Perspektif Moderasi Beragama

  • Masuknya Program Moderasi Beragama ke dalam RPJMN 2019-2024 menjadikannya tidak hanya sekadar program artifisial melainkan (diharapkan) menjadi semacam ruh bagi pembangunan atau mungkin semacam daging bagi revolusi mental dari visi utama presiden Jokowi.
  • Program ini berangkat dari asumsi yang benar, bahwa tawaran desain dan engineering perubahan apa pun dalam konteks Indonesia akan sulit dilakukan tanpa mengikutkan agama. Perubahan dalam agama yang selalu memasang standar etis dan kebenaran tertentu yang eksklusif mengharuskan melampuai standar itu terlebih dahulu untuk menjadikannya sebagai pendorong perubahan. Namun pelampauan itu bisa dilakukan dengan cara transformasi internal bukan menghadap-hadapkannya.
  • Jadi agama di sini diharapkan menjadi transfrormator bagi perubahan masyarakat. Berbeda dengan sejarah di Barat, untuk melakukan perubahan itu agama harus diletakkan di ranah private semata, di sini justeru harus  diajak masuk di ranah publik atau post sekuler.
  • Dengan tetap mewaspadai kemungkinan negara dan pemerintah menjadikannya standar klaim kebenaran hegemonik tertentu atas tafsir perilaku beragama dan menjadikannya kontrol berlebihan terhadap warga negara, program ini bisa menjadi sarana transformasi dari formalitas beragama ke terbangunnya etika sosial politik dan publik.
  • Namun, secara konseptual, masih ada yang harus didiskusikan seberapa mencakup dan kedalaman dari aspek-aspek yang diperlukan untuk itu. Secara konseptual Moderasi Beragama masih terpenjara oleh rajim pandangan “enam agama resmi” dan mendefinisikan agama sebagai agama terorganisir. Akibatnya tidak leluasa untuk mengeksplorasi nilai-nilai universal di dalam setiap agama dan kepercayaan untuk tujuan tersebut.
  • Program ini juga masih dihadapkan pada untuk menjawab tantangan yang bersifat permukaan dan darurat, misalnya radikalisme dan ancaman terorisme dalam bentuknya yang action. Moderasi Beragama belum diintegrasikan ke dalam pembangunan nation building, ethics building  dan good governance building, misalnya, sehingga mendorong terbangunnya inovasi-inovasi baru yang berangkat dari modal kultural dan historis bangsa yang panjang ke belakang dan untuk jangka panjang ke depan.
  • Menurut saya, Moderasi Beragama perlu diletakkan di atas tujuan besar bangsa ke depan, yaitu terbangunnya etika baru dalam masyarakat tentang kehidupan, ekonomi, politik dan tatakelola pemerintahan yang baik bukan hanya radikalisme dan ancaman terorisme, misalnya.
  •  Maka agama harus diletakkan ke dalam pergulatan sosial politik yang riil sepanjang sejarah terbangunnya bangsa, tidak hanya pasca kemerdekaan dan bahkan persiapan kemerdekaan melainkan tahapan-tahapan sejarah sebelumnya. Dalam sejarah panjang itu agama senantiasa berperan dominan di dalam perubahan-prubahan tersebut.
  • Ada sejumlah babakan sejarah sebelum “Menjadi Indonesia” yang selama ini terlupakan untuk menjadi acuan bagi terbangunnya etika sosial politik dan publik tersebut. Ricklefs, misalnya, dalam salah satu tulisannya berjudul “Unity and disunity  in Javanese political and religious thought of the eighteenth century” menunjukkan kepada kita tentang keharusan itu.
  • Ricklefs menjawab pertanyaan, apakah Bhinneka Tunggal Ika yang terbangun dan tertulis di masa kejayaan Majapahit masa mayoritas Hindu Buddha di abad ke-14 masih berlaku di era mayoritas Muslim abad ke-18? Jawabannya masih, namun berbeda karakter.
  • Penjelasan historis seperti ini diperlukan untuk menjadi basis bagi ethics building kini. Persis di situlah agama berperan sangat penting dalam terbangunnya konstruksi masyarakat secara komprehensif. Jawaban yang sama perlu dijelaskan tentang era pasca kemerdekaan hingga sekarang dengan seluruh dinamika dan sintesisnya.
  • Keabaian kita terhadap modal kultural dan historis juga tampak dalam arah pembangunan yang cenderung marcusuar dalam membangun ingatan sejarah dan dikombinasikan dengan motivasi ekonomi melalui program-program pariwisata, misalnya. Pembangunan situs candi Muaro Jambi di Jambi, Mauro Takus di Riau dan Pulau Komodo, juga Situs Candi Borobudur sebelumnya dengan melupakan nilai dan kaitan historis situs-situs di sekitarnya dari era yang berbeda namun sesungguhnya memiliki ketersambungan historis dan etis dalam konteks bangsa.  
  • Ada keterpenggalan pembangunan ingatan bersama (collective memory) dari sisi ini, kalau tidak abad-abad Hindu Budha maka langsung ke era VOC dan kolonial. Masa transisi mayoritas  Hindu Budha ke mayoritas Muslim, seperti ditunjukkan oleh Ricklefs di atas memegang peran kunci dalam terbangunnya karakter bangsa Indonesia kemudian yang terkenal dengan toleran, dialogis dan kosmopolit. Proses negosiasi dan sintesis masa itulah yang menjadi landasan bagi perubahan-perubahan radikal setelahnya secara smooth dan damai seperti era sekularisasi kolonial dan era post sekuler kemerdekaan. Desain dan engineering ke depan juga harus mengikutkan acuan dari babakan-babakan sejarah ini.
  •   Dengan demikian, kebudayaan termasuk agama di dalamnya, menjadi kompas dan acuan bagi perubahan-perubahan ke depan. Realisasi dari UU Pemajuan Kebudayaan, misalnya, selayaknya diletakkan dan dihadirkan dalam kerangka ini, terintegrasinya ingatan bersama tentang babakan-babakan sejarah dan tercakupnya nilai-nilai dan etika yang dilahirkannya untuk direvitalsiasi dan diinovasi sesuai dengan kebutuhan perubahan ke depan.
  • Perawatan dan revitalisasi terhadap situs-situs era perubahan yang dikelola secara tidak layak oleh pemerintah –hanya memasang plang sebagai Benda atau Bangunan Cagar Budaya— tanpa meletakkannya dalam konstruk etik tersebut menjadikan nyaris tanpa makna. Misalnya, tak satu pun situs-situs itu terdapat leaflet yang menjelaskan apa dan bagaimana apalagi kajian sejarah yang bersifat continuity.
  • Pembangunan ingatan bersama perjalanan bangsa dari masa lalu yang cenderung marcusuar dan berorientasi ekonomi semata harus diubah ke arah terintegrasi, kontiuitas dan serentak.  Moderasi Beragama sebagai merk sebuah upaya untuk mempekuat persaudaraan dan mengatasi ancaman konflik dan kekerasan bukan sesuatu yang baru maka harus berbasis pada modal kultural dan historis tersebut. 
  • Setelah terbangunnya kesadaran kultural historis tersebut, tantangan berikutnya adalah penggunaan dan konten teknologi informasi. Ke depan teknologi informasi menuntut tersedianya modal-modal tersebut secara lebih kongkret supaya dimasukkan ke dalam konten TI tersebut. Penciptaan games berbasis IT oleh anak-anak muda kreatif dan inovatif di negara maju berangkat dari ingatan hisrotis bersama semacam itu. Kita perlu menyediakan row materials untuk mereka.  

*Pokok-pokok pikiran untuk diskusi “Agama dan Kebudayaan dalam Perspektif Moderasi Beragama” oleh Kantor Sekertariat Presiden, 6 Desembr 2021.

Related posts

Jalur Rempah dan Pembentukan Budaya Vernakular Muslim Nusantara*

admin

Kapan Sejarah Kemerdekaan Indonesia Harus Mulai Ditulis

Dr. Ahmad Suaedy MA. Hum.

Menelusuri Jejak Spiritual dan Intelektual Islam di Jalur Rempah Pantai Barat Sumatera

admin