FIN UNUSIA
Esai

“Wali” Perempuan Pemimpin Negara Aceh (Bag-V)

Di Aceh yang terkesan berpandangan misoginis (kebencian atau prasangka kuat terhadap perempuan) ternyata banyak bermunculan tokoh “wali” perempuan yang menjadi pemimpin kesultanan (sulthanah). Setelah Sulthanah Ratu Nahrisiyah yang memimpin kerajaan Samodra Pasai pada awal abad 15 (1405-1428), pada pertengahan abad 17 muncul sulthanah-sulthanah perempuan yang memimpin kesultanan Aceh. Kenyataan ini berbalik dengan pandangan Denys Lombard yang menyatakan bahwa perempuan tak bisa naik takhta karena dinilai kurang arif. Rakyat memerlukan imam untuk tampil di depan umum.

Sejak tahun 1641, berturut-turut kesultanan Aceh dipimpin oleh sulthanah-sulthanah perempuan; dimulai dari sulthanah Tajul Alam Safiyatuddin yang memerintah tahun 1641-1675 M, Sultanah Nurul Alam Naqiyatuddin yang memerintah tahun 1675-1678, Sulthanah Sri Ratu Zaqiatuddin Inayat Syah wafat tahun berkuasa tahun 1678-1688 dan terakhir Sultanah Zainatuddin Kamalat Syah binti al-Marhum Raja Umar (sering disebut sulthanah yang memimpin kesultanan Aceh mulai tahun 1688).

Sulthanah Tajul Alam Syafiatudin (1641-1675)

Sulthanan Tajul Alam Safiyatuddin naik takhta menggantikan suaminya, Iskandar Thani yang wafat. Dia adalah putri Iskandar Muda. Pada era kepemimpinannya terjadi reformasi penting dalam kesultanan Aceh, di antaranya dia memerintahkan agar semua Lembaga Pendidikan terbuka tidak hanya untuk kaum lelaki, tetapi juga untuk kaum peremuan. Terjadinya perubahan besar dalam struktur kesultanan pada era Sulthanah Syafiatuddin ini dakui oleh sejarawan Anthony Reid sebagaimana tertulis dalam bukunya Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia. Hal ini juga ditulis A. Hasjmy dalam 59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu.

Tak hanya melakukan perubahan dalam sistem tata pemerintahan kesultanan, Sultanah Syafiatuddin juga berhasil menciptakan kemakmuran dan stabilitas pemerintahan yang tertib. Selain itu dia juga berhasil menciptakan iklim perdagangan yang kondusif dan maju sehingga banyak pedagang dari luar yang tertarik datang ke Aceh. Gambaran mengenai kemakmuran dan ketertiban kesultanan Aceh ini tercatat oleh Anthony Reid. Sulthanah Syafiatuddin juga dikenal sebagai sulthanah yang tegas dalam menerapkan hukum. Sebagaimana kesaksian Pieter Willemsz, pegawai Belanda yang berada di Aceh pada 1642, bahwa dia pernah menyaksikan seorang penduduk Aceh dihukum mati karena mencuri kuda kerajaan (Ayang Utriza, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-38 No.2 April-Juni 2008)

Kesaksian yang sama mengenai ketegasan Sulthanah Syafiatuddin dalam menegakkan hukum juga diberikan Caspar Schmalkalden, seorang Jerman yang berkunjung ke Aceh pada 1647. Menurut kesaksian Caspar, hukum pencurian umum dibagi menjadi pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil biasanya diganjar dengan potong hidung atau kuping. Sedangkan pencurian besar dihukum dengan potong tangan dan kaki. Oleh karena itu, di jalanan Aceh, dia melihat banyak orang Aceh tak punya tangan dan kaki karena mencuri. Meski begitu mereka bisa berdiri, berjalan, bahkan berjoget dengan bantuan tongkat bambu. Menurut catatan Jacob Compostel, seorang utusan Belanda di Aceh, seorang Eropa dipotong tangannya karena ketahuan mabuk-mabukan di Kota Aceh. (Risa Herdanisa Putri, https://historia.id/kuno/articles/para-sultanah-di-kesultanan-aceh-P1BJ0).

Sultanah Nurul Alam Nakiyatuddin (1675-1678)

Sering juga disebut dengan ratu Naqiah. Dilantik sebagai sebagai sulthanah Aceh pada 23 Oktober 1675 (A. Hasjmy, 1996). Saat memimpin kesultanan Aceh Nakiyatudin menghadapi pemberontakan kaum wujudiyah (pemikiran sufistik ibn Arabi yang juga dikenal dengan sebutan wahdatul wujud). Pemberontakan ini merupakan balasan penganut aliran tasaawwuf yang dikembangkan oleh Hamzah Fansuri dan Samsudin As-Sumatrani yang ditumpas oleh Nuruddin Arraniri pada era sebelumnya. Menurut Hasjmy (1981), kaum Wujudiyah yang ingin merebut kembali kursi kesultanan. Berhasil membumi-hanguskan istana dan Masjid Baitur Rahman serta sebagian besar Kota Banda Aceh. Sabotase ini membuat pemerintahannya lumpuh.

Untuk merevitalisasi pemerintahan yang lumpuh, ia membangun kembali bangunan-bangunan yang runtuh dan memperkuat kedudukannya sebagai sulthanah, Nakiyatuddin merombak beberapa pasal dalam Kanun Meukuta Alam sering juga disebut kanun Al yaitu Undang-Undang Dasar Kerajaan. Asyi merupakan undang-undang yang paling sempurna pada zamannya. Sehingga, undang-undang tersebut pada waktu itu banyak dijadikan pedoman oleh Kerajaan-Kerajaan Islam di Asia Tenggara.

Yang menarik perubahan Kanun ini tidak dilakukan secara otoriter tetapi atas petunjuk Kadi Malikul Adil Syekh Abdurrauf Syiah Kuala dan persetujuan Balai Majelis Mahkamah Rakyat. Di antara perubahan penting yang dilakukan Ratu Naqiatuddin, yaitu terkait pengangkatan Sultan dan penyempurnaan federasi tiga segi (pasal) yang telah dibentuk oleh Seri Ratu Tajul Alam Safiatuddin, yaitu Sagi XXII Mukim, Sagi XXV Mukim dan Sagi XXVI Mukim (Rahmat Fajar, 2017).

Ketiga sagi tersebut mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena terkait dengan pembagian kekuasaan dengan otoritasnya serta mekanisme pengangkatannya. Misalnya, sagi XXVI menyatakan yang berhak memilih dan memakzulkan sultan, yaitu Seri Imeum Muda, Cot’oh, Panglima. Sagi XXV Mukim, mengatur otoritas jabatan Seri Setia Ulama, Seri Muda Perkasa Panglima Polem, dan mekanisme pengangkatannya, Sagi XXII Mukin mengatur jabatan Kadi Malikul Adil (Ketua Mahkamah Agung).

Sulthanah Inayat Syah Zakiyatuddin (1678-1688).

Naik tahta setelah Sulthanah Naqiatuddin wafat. Zakiyatuddin memang sudah dipersiapkan untuk menjadi sultanah. Sebagaimana saudara-sudara perempuan lainnya, mereka dididik berbagai ilmu termasuk ilmu hukum, sejarah, filsafat, kesusastraan, agama Islam, Bahasa Arab, Persia, dan Spanyol di lingkungan keraton. Dengan bekal Pendidikan yang kosmopolit ini, para sulthanah kesultanan Aceh memiliki visi yang jaug dan pemikiran yang luas.

Zakiyatuddin juga melakukan reformasi hukum, khususnya hukum pidana. Menurut catatan William Dampier, orang Inggris yang datang ke Aceh pada 1688. Salah satu reformasi hukum yang dilakukan Zakiyatuddin adalah penerapan hukuman pidana terhadap pencuri. Jika seseorang mencuri untuk pertama kalinya dan tanpa kekerasan, dia tidak langsung dipotong tangannya, tapi hanya dihukum cambuk. Jika mencuri dengan kekerasan dan nilai curiannya besar, hukumannya potong anggota badan sampai diasingkan seumur hidup. Dia juga meniadakan hukum kisas dan menggantinya dengan hukum adat, yaitu hukum sula (mati).

Selama masa pemerintahan Zakiyatuddin situasi sosial politik kesultanan Aceh relatif stabil. Dia berhasil membangun kerjasama dan membuat kontrak perjanjian dengan negara-negara tetangga untuk berkerjasama secara ekonomi dan militer menghadapi kekuatan VOC. Selain itu dia juga berhasil memajukan pendidikan sehingga ilmu pengetahuan berkembang pada zamannya. Berbagai pemikiran Islam muncul pada era ini. Zakiyatudin wafat pada tshun 1688 dan digantikan oleh Keumalat Shah.

Sulthanah Kamalat Shah (1688-1699).

Saat naik tahta, sulthanah Kamalat Syah menghadapi kelompok oposisi yang dipelopori oeh empat orang kaya. Dalam catatan Willian Dampier yang dikuti Amirul Hadi (2010), empat orang kaya itu berhasil memprovokasi rakyat untuk menyerang ibu kota kesultanan. Mereka berhasil mengerahkan sekitar 5000-6000 pasukan. Kaum oposisi ini menggunakan isu agama untuk memprovokasi rakyat. Mereka menuntut sulthanah mundur dan dikembalikan pada kepemimpinan laki-laki yang sesuai dengan syariat Islam.

Setelah bertahan selama 11 tahun, akhirnya sulthanah Kumalat Syah mengundurkan diri. Pengunduran diri ini bukan karena tekanan dari oposisi, tetapi karena fatwa dari Mekkah yang menegaskan pemerintahan perempuan bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal, pemerintahannya mendapat bantuan dari para ulama, khususnya Kadi Malikul Adil Syekh Abdurrauf Syiah kuala. Anthony Reid menulis, pengunduran diri sulthanah Kumalat Syah menjadi akhir dari pemerintahan sulthanan di Aceh setelah berlangsung selama 59 tahun berturut-turut.

Peristiwa ini merupakan cermin menguatnya kembali pandangan patriakhi dan misogini massayarakat Aceh yang sudah muncul sejak akhir abad 14 dan paruh pertama abad 15. Saat Samodra Pasai diperintah oleh Ratu Nur Ilah (w. 1380 M) dan Nahrisiyah (w. 1428). Bukti-bukti sejarah ini menunjukkan bahwa perempuan di Nusantara memiliki peran besar dalam penyebaran Islam bahkan mereka bisa menjadi pemimpin besar yang sukses mengendalikan pemerintahan sebagaimana layaknya kaum lelaki. Karena jasa dan prestasi mereka di bidang keagamaan, social dan politik serta kedalam derajat spiritual yang mereka miliki, maka bisa diasumsikan bahwa mereka adalah “wali” perempuan.(Bersambung)***

Related posts

Nyi Ageng Serang: Perempuan Nasionalis Patriotik (Seri “Wali” Perempuan Nusantara Bagian VI: Habis)

Ngatawi El-Zastrow

Fikih Sukuti Menurut Ulil Abshar Abdallah

admin

Islam Mazhab Inggris Pasca Brexit

Dr. Ahmad Suaedy MA. Hum.